3 Alasan Warga Kampung Bayam Gugat Pemprov DKI dan Jakpro

TEMPO.CO, Jakarta – Kuasa hukum warga Kampung Bayam Jihan Fauziah Hamdi mengatakan 3 alasan gugat Pemprov DKI Jakarta dan PT Jakarta Propertindo (Jakpro) ke PTUN. 

“Warga Kampung Susun Bayam gugat Pemprov DKI Jakarta dan Jakpro Jumat, 11 Agustus 2023 melalui e-court,” kata Jihan.

Gugatan ini adalah tindak lanjut atas upaya administratif warga Kampung Bayam yang pernah dilakukan pada Februari dan Maret 2023. Warga Kampung Susun Bayam tergusur pada 2008 lantaran pembangunan Jakarta Internasional Stadium (JIS).

“Secara umum terdapat 3 alasan mengapa gugatan diajukan,” ucapnya. 

Jihan mengatakan alasan pertama, yakni Pemprov DKI Jakarta dan Jakpro dinilai mengabaikan tanggung jawab hukum dalam memberikan unit Kampung Susun Bayam. Tanggung jawab itu sudah diatur dalam Kepgub DKI 878/2018 yang kemudian ditindaklanjuti dengan Kepgub DKI 979/2022 isinya soal lokasi pemukiman di Jalan Sunter Permai Raya, Kawasan Jakarta Internasional Stadium RW 12, Kelurahan Papanggo, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara merupakan wilayah para penggugat.

Alasan kedua, menurutnya ada pelanggaran hak oleh Pemprov DKI Jakarta dan Jakpro. “Sampai gugatan ini diajukan warga Kampung Bayam tidak kunjung mendapat akses hunian,” ucapnya. 

Iklan

Akibatnya, ada 5 Kepala Keluarga yang harus mendirikan kemah di depan Kampung Susun Bayam karena tidak memiliki uang untuk mengontrak atau mencari tempat tinggal lain.

Alasan ketiga, yakni tindakan Pemprov DKI Jakarta dan Jakpro dianggap telah melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB). “Selain ketidakpastian hukum yang  harus dihadapi oleh warga Kampung Bayam, pelanggaran asas keterbukaan, kemanfaatan, ketidakberpihakan dan kepentingan umum juga sangat terlihat,” ucapnya. 

Dia menilai, pihak Jakpro dan Pemerintah tidak memberikan kesempatan bagi warga kampung Bayam untuk didengar pendapatnya. “Mereka malah memberikan tarif yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan,” tuturnya.

Jihan menyebut hal ini mengacu pada Pergub DKI 55/2018, warga Kampung Bayam  masuk dalam kategori warga terprogram dan berhak atas unit yang dalam skema Kepgub DKI 979/2022. “Diperkuat dengan adanya verifikasi data warga sebagaimana SK yang diterbitkan oleh Wali Kota Jakarta Utara,” tuturnya.

Pilihan Editor: Tak Kunjung Tempati Rusun Dekat JIS, Eks Warga Kampung Bayam Gugat Pemprov DKI ke PTUN Jakarta



Quoted From Many Source

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *